perencanaan manajemen strategik

Perencanaan strategik merupakan proses

Sistematis yang berkesinambungan, melalui proses pembuatan keputusan dengan

memanfaatkan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara

sistematis berbagai kegiatan untuk melaksanakan keputusan tersebut, dan

mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis pula. Jadi tidak

berlebihan jika dikatakan bahwa perencana strategik merupakan bagian terpenting

dalam penyelenggaraan manajemen strategik.

Untuk pertama kalinya manajemen strategik

dikembangkan dalam kalangan militer Indonesia pada awal dasawarsa tujuh

pu-luhan, guna mewujudkan suatu tatanan kekuatan nasional yang berperan

melindungi keutuhan teritori serta kedaulatan bangsa dan negara. Tatanan

tersebut hingga saat ini dikenal sebagai sistem manajemen sumberdaya pertahanan

dan keamanan de-ngan Sistem Perencanaan Strategis Pertahanan Keamanan Negara

(Sisrenstra Han-neg) sebagai perwujudan rencana tindakan dan kegiatan mendasar

dalam pola impelementasi.

Ketika itu ada kecenderungan manajemen

strategis versi ABRI ini hendak dijadikan model untuk mendukung perencanaan

strategis pembangunan nasional versi pemerintah, akan tetapi hal ini tidak

berkembang sebagai keputusan manajerial, kecuali pro dan kontra kehendak

masing-masing. Ketika lingkungan mendadak berubah dalam suatu era reformasi

menuju pemerintahan demokratis (demokratic gover-nance) yang

mengandaikan semua itu dirumuskan dan dilaksanakan dengan parameter prinsip

supremasi otoritas politik (civilian supremacy), mekanisme checks and

balances dan terse-dianya instrumen transparansi kebijakan yang membuka

peluang bagi akuntabilitas publik,maka berkembanglah pemaham-an dan pengetahuan

praktis tentang perencanaan strategis sehingga banyak pihak mulai melihat

secara terbuka dan meragukan kontribusi riil yang disumbangkan oleh manajemen

strategis untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi yang overlap dengan

tujuan ABRI.

Lalu mulai dikeluhkan tentang fungsi dan

efektifitas perencanaan strategis, di saat yang sama juga mulai dirasakan

sulitnya melakukan eksekusi strategi seperti yang telah direncanakan. Manajemen

strategik hanya memberi perhatian pada faktor internal organisasi (ABRI),

khususnya manajemen keuangan. Dengan kata lain, baik dalam wilayah perencanaan

strategik maupun implementasi strategik, posisi manajemen strategik dikalangan

TNI saat ini sedang dipertanyakan terlebih dengan semakin meningginya

turbulensi lingkungan strategis dan intensitas pembaruan.

Sementara itu sebagai buah reformasi telah

terbentuk dasar-dasar perubahan di bidang manajemen pemerintahan dan pembangunan

yang terwujudkan dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kemudian ditindak-lanjuti

oleh pemerintah de- ngan menerbitkan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah. Dari sinilah diawali tahap baru

dimana manajemen strategik berusaha memperoleh posisinya seirama dengan

kompleksitas permasa-lahan negara. Sekalipun hingga saat ini hasilnya belum

sepenuhnya dapat dicapai, dalam arti bahwa belum sepenuhnya instansi

pemerintah, termasuk Dephan dan TNI mampu melaksanakannya, akan tetapi

tanda-tanda positif tampak terlihat secara transparan. Konsep, asumsi, proses

dan teknik analisis dicoba diperbarui dan sedapat mungkin dikembangkan untuk

memperoleh perannya sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajerial yang

handal.

Semua itu menggambarkan bahwa dalam era

reformasi ini, manajemen strategis berada dalam nuansa transisi, termasuk di

dalamnya manajemen sumber daya pertahanan dan keamanan sebagai manajemen

strategik TNI yang saat ini menghadapi turbulensi perubahan lingkungan

strategik demikian cepat. Seharusnya diperlukan juga mencari bentuk baru, tidak

dengan cara slow motion akan tetapi proaktif dengan menyikapi perubahan

lingkungan strategik.

Dengan demikian TNI akan memilliki kesiapan

yang lebih dari cukup untuk mengantisipasi dan mengeksploitasi peluang yang

muncul. Mereka diharapkan tidak terjebak pada sikap anti perubahan yang lebih

disebabkan oleh perumusan strategi pertahanan yang hanya dilandasi oleh

kebiasaan, tunduk (loyalitas) pada pimpinan, berpikir incremental dan gradual.

Yang sering menjadi pertanyaan adalah : Apakah TNI sebagai organisasi yang non

profit, melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan

yang dilakukan harus dibatasi oleh kemampuan ekonomi negara dapat melaksanakan

fungsi dan tugasnya dengan baik sebagai suatu keniscayaan ? sementara faktanya

kita dihadapkan pada kondisi hutang luar negeri (pemerintah dan swasta) sebesar

US $ 131,2 miliar, dan permasalahan ekonomi lain yang sangat parah. Apakah itu

berarti mutlak diperlukannya berbagai tindakan penghematan/efisiensi, lalu

apa-kah manajemen strategis memberi jaminan pencapaian tujuan organisasi atau

langkah awal efisiensi pencapaian tujuan organisasi?. Dan apakah para pemimpin

menyadari pentingnya pola berpikir strategik dan efisien dalam proses manajemen

penge-lolaan pertahanan negara yang dimulai dari penataan internal tanpa

mengabaikan pengaruh eksternal ?.

sumber :balitbang dephan